Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok BNN

Kedudukan :
Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional disebut BNNP Riau adalah lembaga pemerintah non kementrian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN. BNNP Riau dipimpin oleh Kepala.

Tugas :

  1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Wilayah Provinsi Riau;
  2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Wilayah Provinsi Riau;
  3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Daerah Riau dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Wilayah Provinsi Riau;
  4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat yang ada di Wilayah Provinsi Riau;
  5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  6. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Wilayah Provinsi Riau;
  7. Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  8. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika di Wilayah Provinsi Riau;
  9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Wilayah Provinsi Riau; dan
  10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas sebagaimana diatas, BNNP Riau juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Fungsi :

  1. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN di Wilayah Provinsi Riau.
  2. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNNP Riau.
  3. Pelaksanaan kebijakan dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di Wilayah Provinsi Riau.
  4. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN di Wilayah Provinsi Riau.
  5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNNP Riau.
  6. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat di Wilayah Provinsi Riau.
  7. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Wilayah Provinsi Riau.
  8. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di Wilayah Provinsi Riau.
  9. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat di Wilayah Provinsi Riau.
  10. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan daerah serta pemberian informasi hukum di bidang P4GN di Wilayah Provinsi Riau.
  11. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di satuan kerja BNNP dan BNN Kota/Kab.
    Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN di Wilayah Provinsi Riau.
  12. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNNP Riau dan kode etik profesi penyidik BNN.
  13. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang P4GN di Wilayah Provinsi Riau.